A.
Wujud
Bela Negara
Bentuk-bentuk
usaha Bela Negara
Menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3
Tahun 2002, keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan
melalui :
a) Pendidikan Kewarganegaraan
Salah satu materi atau bahan kajian yang wajib dimuat dalam
kurikulum pendidikan dasar menengah serta pendidikan tinggi adalah Pendidikan
Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat 1 dan 2, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional).
Dalam penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, peserta didik dapat dibina melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela Negara dapat ditempuh melalui jalur pendidikan baik di tingkat persekolahan maupun pendidikan tinggi melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
Dalam penjelasan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, peserta didik dapat dibina melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela Negara dapat ditempuh melalui jalur pendidikan baik di tingkat persekolahan maupun pendidikan tinggi melalui Pendidikan Kewarganegaraan.
b) Pelatihan Dasar Kemiliteran secara Wajib Selain TNI
salah satu komponen warga Negara
yang mendapat pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun
dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Jumlah resimen mahasiswa sekitar
25.000 orang dan alumni resimen mahasiswa sekitar 62.000 orang (Dephan).
c) Pengabdian sebagai Prajurit TNI secara Suka rela atau secara
Wajib
Sejalan dengan tuntutan reformasi,
maka telah terjadi perubahan paradigma dalam system ketatanegaraan khususnya
yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI dan POLRI. POLRI merupakan alat
Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan
TNI berperan sebagai alat pertahanan NKRI. Dengan demikian, POLRI berperan
dalam bidang keamanan Negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan
Negara. Dalam upaya pembelaan Negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan
Negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk :
a) Mempertahankan kedaulatan Negara dan
keutuhan wilayah
b) Melindungi kehormatan dan
keselamatan bangsa
c) Melaksanakan operasi militer selain
perang
d) Ikut serta secara aktif dalam tugas
pemeliharaan perdamaian regional dan internasional (pasal 10 ayat 3 UU Nomor 3
Tahun 2002)
d) Pengabdian
Sesuai dengan Profesi
Pengabdian sesuai profesi adalah
pengabdian warga Negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan
pertahanan Negara termasuk dalam menanggulangi atau memperkecil akibat yang
ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2002 tidak dijelaskan jenis profesi apa yang dapat mengabdikan untuk
kepentingan pertahanan Negara. Namun demikian, dapat diidentifikasi beberapa
profesi tertentu terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi atau
memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana laainnya yaitu antara lain
petugas PMI, para medis, tim SAR, dan bantuan sosial.
Pertahanan Negara adalah usaha untuk
mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, kesatuan Negara, dan
keselamatan segenap bangsa dari ancaman serta gangguan, baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Misalnya, menghadapi agresi militer dari Negara lain,
pemberontakan, dan lain-lain. Tugas pertahanan dilaksanakan oleh TNI sebagai
kekuatan utama yang didukung oleh kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung
lainnya. TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara. Keamanan Negara adalah keadaan yang aman, tertib, tegaknya hukum, dan
terbinanya ketentraman masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya
pembangunan nasional. Membina keamanan dengan cara membina kekuatan masyarakat
dalam menangkal, mencegah, menanggulangi gangguan-gangguan yang meresahkan
masyarakat. Misalnya, mengatasi terhadap pelanggaran hukum, ketertiban lalu
lintas, dan bencana alam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar